Bukan Main, Kondom Bergetar Masuk APBD Jadi Aspirasi Warga Kecamatan Ini

Loading...

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) warga Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, memasukkan pengadaan alat kontrasepsi pria jenis “kondom bergetar” yang jumlahnya mencapai 200 bungkus.

Permintaan itu tercantum dalam dokumen resmi hasil Musrembang Kecamatan Malangke.

Dokumen 20-an lembar itu memuat rincian kebutuhan warga 47.219 dari 14 desa di Kecamatan Malangke.

Camat Malangke M Sofyan Zubair (47), membenarkan usulan warganya.

Bahkan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di aula Kantor Bappeda Luwu Utara, Kamis (9/3/2017) resmi mengusulkan, pengadaan alat kontrasepsi berbahan latex itu, untuk dimasukkan ke dalam APBD Luwu Utara 2017/2018.

Ia menyebut kondom getar dengan ‘battery itu adalah permintaan dan kebutuhan masyarakat di desa yang berada di kota kecamatan itu.

“Ya, itulah kebutuhan warga di sana, melalui Musrenbang desa sejak Januari 2017 lalu,” ujar Zubair yang dikonfirmasi.

Selain kondom getar, warga di kampung yang tepat di lengkungan dalam Teluk Bone itu juga mengusulkan pengadaan suntik 200 vial dan pil andalan 200 strip ke Dinas PP dan KB.

“Ini bagian dari program kebutuhan Keluarga Berencana,” ujar camat.

Usulan tersebut diakomodir pihak kecamatan dengan memasukkannya dalam program prioritas usulan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Kaluarga Berencana (PP dan KB) yang akan dibahas pada musrenbang tingkat kabupaten

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP-KB) Pemkab Luwu Utara, M Yasir Taba, yang dikonfirmasi, kemarin, kaget dan geram.

"Tak ada itu pengadaan kondom bergetar. Itu tidak mungkin kita realisasikan," kata Yasir.

Desa Malangke adalah satu dari 11 Desa di kecamatan Malangke, dan desa ke-165 di Luwu Utara.

Penduduknya sekitar 8 ribu jiwa dari total 27.519 jiwa penduduk di kecamatan tahun 2015 lalu.

Malangke' dataran subur seluas 229.70 km2 di Teluk Bone.

Dengan rasio sex 101.08, Malangke terbilang unik.

Penduduk lelaki di wilayah ini,13.807 jiwa, lebih banyak 200-an dari jumlah wanita, 13.660 orang.

Sekitar 46 persen penduduknya, usia produktif, 25 hingga 44 tahun.

Sindiran ke Bupati

Peneliti dan pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ahmad Yani mengaku heran dengan usulan warga Malangke ini.

"Kalau pun ada usulan seperti itu, saya pikir hanya main-main saja, atau bisa jadi itu menyindir kepada daerahnya. Itu tak ada relevansinya dengan pembangunan masyarakat," ujarnya, Kamis (9/3/2017).

Menurutnya, sebuah Musrembang itu dilakukan untuk mendapatkan usulan program dibutuhkan dari warga dan lalu ke progam pembangunan komunitas.

Dosen Universitas Hasanudin tersebut juga menyebutkan, program itu bisa jadi salah satu bentuk protes karena Musrembang dinilai hanya formalitas.

Protes tersebut bisa jadi karena program yang kemudian dibiayai APBD umumnya lebih pada kepentingan elit saja, khusus pada anggota DPRD setempat.

"Kebutuhan masyarakat bisa seringkali diabaikan ketika sudah dibicarakan di Musrembang kabupaten dan melalui itu mereka lakukan protes," jelas Ahmad.

Sumber:tribunnews.com