Lagi-lagi Auditor BPK Ditahan KPK, Benar Kata Ahok di BPK Ada Banyak Oknum

Loading...

Beberapa waktu lalu, saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Ahok terlihat marah-marah pada BPK, Rabu (13/4/2016). Hal ini berawal dari aduan Ahok ke Mahkamah Etik BPK-RI prihal ada auditor BPK yang melakukan pelanggaran. Aduan tersebut sudah dilayangkan sejak 3 Agustus 2015, namun hingga 8 bulan tidak pernah ditindak lanjuti oleh BPK.

Ahok kemudian sangat marah kepada BPK yang tidak tanggap tersebut. Dalam kemarahannya Ahok mengatakan delapan bulan BPK tidak memanggilnya lalu BPK menyalahkan Ahok tidak mengikuti prosedur undang-undang. Ahok kemudian menantang BPK dengan mengatakan loh kira gua takut. Menurut Ahok di BPK ada banyak oknum dan mendesak untuk dibuka di pengadilan semua. Biar orang tahu kalau BPK dikuasai oknum yang berlindung dibalik undang-undang, tutur Ahok.

Semasa menjabat gubernur DKI Jakarta Ahok sangat gesit melawan korupsi. Bahkan beberapa kali dia terlihat bersitegang dengan anggota DPRD DKI Jakarta, karena ada oknum DPRD coba menipu dengan memasukkan pembelian UPS ke APBD DKI yang kerugiannya mencapai 81 miliar lebih.

Diantaranya yang terlibat dalam tipu-tipu UPS ini adalah M. Firmansya anggota DPRD dari Partai Demokrat. Firmansya kemudian mendekam dibalik jeruji besi sejak 06 Juni 2016 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selama menjabat gubernur hubungan Ahok dengan anggota DPRD DKI juga kurang baik. Karena dengan ciri khas multunya yang menurut orang comber Ahok sering membongkar kebobrokan anggota DPRD DKI di media, termasuk penganggaran pembelian UPS, pengadaan alat fitnes untuk sekolah-sekolah dan pengadaan tanaman yang harga pembelian satu pohonnya mencapai 200 juta hingga 56 miliar lebih. Kejanggalan ini kemudian diperkarakan oleh Ahok yang sering disebutnya sebagai anggaran siluman dan ia juga melaporkannya ke KPK.

Kembali ke BPK, yang juga seteru abadi Ahok. Selama Ahok menjabat gubernur DKI, 4 kali berturut-turut Jakarta tidak dapat opini WTP dari BPK. Beda dengan Banten misalnya yang dapat WTP. Tapi gubernur Banten beda dengan Ahok. Tidak pernah terlihat Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten saat itu berseteru dengan BPK. Namun akhirnya Ratut Atut ditetapkan tersangka juga oleh KPK walaupun telah memperoleh opini WTP.

Sehingga, WTP ini tidak bisa jadi indikator suatu daerah atau instansi bersih dari korupsi. Bahkan adanya WTP memunculkan masalah baru, yaitu beberapa oknum di BPK memanfaatkannya untuk menerima suap.

Kasus ini terjadi pada Kementerian Desa. Beberapa waktu lalu Dirjen Kemendes bersama beberapa orang auditor BPK ditangkap KPK. Penangkapan ini atas kasus suap mahar opini WTP.

Berkaca pada kasus di Kemendes, ternyata untuk mendapatkan WTP cukup mudah dan tidak harus menunggu bebas dari korupsi dulu. Cukup serahkan uang kepada oknum auditor BPK yang mengurus opini WTP. Tidak menunggu waktu lama WTP akan didapat.

Kasus auditor BPK yang ditangkap karena terima suap opini WTP ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut. Siapa tahu ada lembaga atau daerah lain pernah menyuap oknum BPK untuk dapatkan opini WTP tapi tidak terhendus oleh KPK. Karena seperti yang telah disampaikan BPK sendiri bahwa opini WTP tidak jamin bebas dari korupsi. Dan tim penilai opini WTP dari BPK juga tidak dijamin bebas dari suap. Jangan-jangan kejadian di Kemendes hanya gunung es yang nampak dipuncaknya saja.

Sebenarnya bau amis di BPK sudah tercium sejak lama. Beberapa waktu lalu, ketua BPK saat itu Harry Azhar Aziz namanya muncul di “Panama Papers”. Hingga Majelis Kehormatan Kode Etik BPK memberi hukuman kepada Harry Azhar Aziz dengan teguran tertulis. Kalau benar penggunaan jasa “Panama Papers” untuk ngemplang pajak, berarti ada indikasi kuat bahwa Harry Azhar adalah pengemplang pajak. Bagaimana mau menegakkan marwah di BPK kalau ketuanya saja tidak taat bayar pajak.

Teranyar, auditor BPK kembali diciduk dan ditahan KPK yaitu Sigit Yugoharto. Sigit diduga menerima hadiah berupa satu unit motor Harly Davidson, dengan etimasi harga 115 juta dari GM. PT Jasa Marga Cabang Purbaleuyi Setia Budi. Hal ini masih terkait dengan suap opini WTP di Kemendes, bahwa ada indikasi kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan dan pengecatan marka jalan.

Semakin terungkapnya bau busuk di BPK ini membuktikan bahwa yang disampaikan Ahok beberapa waktu lalu ternyata benar. Padahal kita tahu sendiri yang paling banyak diserang isu korupsi adalah Ahok. Bahkan Fadli Zon, anak buah Capres kalah 2014 turut serta menuduh Ahok terlibat dalam korupsi RS. Sumber Waras.

Benar kata mendiang Mahatma Ghandi bahwa kebenaran tidak bisa dutupi walaupun tidak seorangpun melihatnya. Ahok dinyatakan tidak bersalah oleh KPK atas dugaan korupsi RS. Sumber Waras. Pepatah lain mengatakan serapat-rapatnya menyimpan bangkai pasti baunya akan tercium juga. Seperti saat ini, bau tidak sedap di BPK semakin terhendus.

Sumber:seword.com